E-Billing cara baru bayar pajak!

Yukk ngobrol seputar Pajak. Aplikasi yang baru saja diluncurkan oleh DJP (Direktorat Jendral Pajak) adalah e-billing. Jika dipahami secara sepintas kita pasti sudah bisa menebak aplikasi semacam apa e-billing "bill" artinya tagihan, "e" artinya elektronik atau bisa diartikan online. Bayar tagihan secara online.

Per Januari 2016 sekarang SSP (Surat Setoran Pajak) digantikan dengan SSE (Surat Setoran Elektronik). Hubungannya apa sama e-billing? SSE kita dapatkan dari aplikasi e-billing meski menunya di aplikasi ini namanya masih SSP. Tapi tenang, yang belum pake SSE gag akan didenda kok. Karena jangka waktu penggunaannya diwajibkan per Juni 2016. Namanya juga aplikasi baru, gag bisa dong langsung cas cis cus semua WP (Wajib Pajak) bisa menggunakan. Disadari dari situ maka pemerintah memberikan jangka waktu agar secara bertahap semua WP bisa menggunakan aplikasi tersebut.

Kenapa sih kok sekarang pake SSE? Dibuat nya aplikasi ini tentu bukan tanpa alasan. Pernah mendengar kalimat ini "bayar pajak kok ribet sekali!!". Ambil SSP ke kantor pajak, pengisian tidak diperbolehkan salah, bayar pajak ke bank antrinya lama sekali, jam pelayanan pun terbatas. Salah satu alasannya mungkin ini. Kemudian muncul juga suara "beli tiket pesawat, kereta api online. Beli baju, tas, sepatu, bisa online. Kenapa bayar pajak tidak?". Akhirnya DJP pun mengikuti jalan tersebut demi terciptanya kemudahan seperti sekarang ini. Meskipun sudah terlaksana namun belum sepenuhnya sempurna. Proses penyempurnaan terus dilakukan oleh pihak DJP nah sedang kita sebagai WP juga harus berusaha mengikuti proses tersebut. Berikut ulasannya.

e-Billing

Cara Baru Bayar Pajak

Dalam rangka transisi implementasi MPN G2 dari MPN G1, maka per 1 Januari 2016 berlaku ketentuan sebagai berikut:

• Pembayaran Pajak melalui Non - Bank BUMN, BUMD, atau Kantor Pos Persepsi wajib menggunakan mekanisme e-billing Direktorat Jenderal Pajak
• Pembayaran Pajak melalui Bank BUMN, BUMD, atau Kantor Pos Persepsi masih dapat menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) hingga tanggal 30 Juni 2016. Per 1 Juli 2016 Wajib Pajak hanya dapat menggunakan mekanisme e-billing Direktorat Jenderal Pajak untuk membayar pajak yang terutang

Sesuai dengan S-5226/PB/2015, Bank-bank tersebut di bawah masih dapat melayani pembayaran pajak melalui MPN G-1 (MPN Generasi 1) yaitu membayar pajak dengan mengisi Surat Setoran Pajak hingga tanggal 30 Juni 2016

1.    BANK RAKYAT INDONESIA	17.  BPD JAWA BARAT DAN BANTEN
2.    BANK NEGARA INDONESIA	18.  BPD KALIMANTAN BARAT
3.    BANK MANDIRI	19.  BPD MALUKU
4.    BANK TABUNGAN NEGARA	20.  BPD BENGKULU
5.    POS INDONESIA	21.  BPD JAWA TENGAH
6.    BPD KALIMANTAN SELATAN	22.  BPD JAWA TIMUR
7.    BPD KALIMANTAN TIMUR	23.  BPD NUSA TENGGARA BARAT
8.    BPD SULAWESI TENGGARA	24.  BPD NUSA TENGGARA TIMUR
9.    BPD YOGYAKARTA	25.  BPD SULAWESI TENGAH
10.  BANK DKI	26.  BPD SULAWESI UTARA
11.  BANK LAMPUNG	27.  BPD BALI
12.  BANK KALIMANTAN TENGAH	28.  BPD PAPUA
13.  BPD ACEH	29.  BPD RIAU
14.  BPD JAMBI	30.  BPD SUMATERA SELATAN
15.  BPD SULAWESI SELATAN	31.  BPD SUMATERA UTARA
16.  BPD SUMATERA BARAT

Direktorat Jenderal Pajak telah menyiapkan Sistem Billing Pajak Versi Terbaru yang dapat diakses pada link berikut ini:E-Billing versi 2 

Fitur tambahan pada Sistem Billing Pajak versi terbaru antara lain:

• pembuatan Billing atas NPWP pihak lain (untuk Potongan/Pungutan pajak)
• pembuatan Billing untuk untuk jenis Pembayaran Pajak tanpa-NPWP

Apabila anda tetap ingin mengakses Sistem Billing Pajak versi lama silakan klik link berikut ini : E-Billing versi 1 

Informasi terkait dengan pelaksanaan e-Billing Direktorat Jenderal Pajak, berhubungan erat dengan istilah-istilah seperti e-Billing, Billing System, MPN-G1 dan MPN-G2. Perbedaan pengertian istilah yang muncul tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

          e-Billing: Metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan Kode Billing.
Kode Billing sendiri adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan Wajib Pajak. 

Dari masa ke masa, proses pembayaran pajak dapat digambarkan sebagai berikut:

• Bayar langsung di Kantor Kas Negara (Administratie Kantoor Voor de Landkassen)
• Pembayaran melalui Bank --> Muncul istilah Bank Persepsi --> TUPRP (1994) --> Pembayaran masih bersifat Offline
• Revolusi Perbankan, Kebangkitan Sistem Informasi, DotCom --> Online Banking System --> MP3 (Monitoring Pelaporan dan Pembayaran Pajak)
• Undang-Undang Keuangan Negara & Undang Undang Perbendaharaan --> Modul Penerimaan Negara (MPN)
• Pembayaran elektronik --> MPN-G2 --> e-Billing (sse.pajak.go.id) --> e-Billing DJP Online (sse2.pajak.go.id)

Billing System: Sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSP, SSBP, SSPB) manual, yang digunakan e-Billing Direktorat Jenderal Pajak.

MPN-G1: Modul Penerimaan Negara Generasi Pertama (MPN-G1) yang digunakan e-BillingDirektorat Jenderal Pajak dan mekanisme pembayaran pajak lainnya yang selama ini digunakan.
MPN-G2: Modul Penerimaan Negara yang digunakan layanan e-Billing. Modul penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2) adalah sistem penerimaan negara yang menggunakan surat setoran elektronik. Surat setoran elektronik adalah surat setoran yang berdasarkan pada sistem billing. 

Sistem MPN G2 ini disusun untuk memperbaiki sistem MPN sebelumnya (MPN G1). Sebagai sebuah sistem, Modul Penerimaan Negara berhasil mengintegrasikan sistem penerimaan negara yang selama ini terpisah. Penyempurnaan Modul Penerimaan Negara melibatkan unit-unit pemilik tagihan lingkup Kementerian Keuangan yang dikenal dengan sebutan biller, yakni Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal Anggaran. Sementara itu, sistem yang menghubungkan dengan sistem perbankan dan sistem settlement dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan pengelolaan infrastruktur oleh Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Sekretariat Jenderal.

Arah penyempurnaan MPN G2 meliputi perubahan dari sistem manual ke billing system, dari layanan over the counter (teller) ke layanan online, dari single currency menjadi dapat melayani valuta asing, dari terbatas pada beberapa jenis penerimaan menjadi mencakup keseluruhan penerimaan. MPN G2 diharapkan mendukung pelaksanaan cash management yang  baik dengan menyajikan informasi penerimaan negara secara real time yang didukung keandalan teknologi informasi dalam penerapan Treasury Single Account

Arah Penyempurnaan MPN G2

Dari ⇒ Menjadi Manual Billing System  -  Electronic Billing System Layanan Over The Counter  -  Layanan Online & Flexible Tidak Melayani Seluruh Transaksi Penerimaan Negara  -  Melayani Seluruh Transaksi Penerimaan Negara Layanan Single Currency (Rupiah)  -  Layanan Multiple Currencies (termasuk valas) Disclaimer  -  WTP Pengelolaan Layanan & Data Transaksi Per Unit Eselon I  -  Pengelolaan Layanan & Data Transaksi Bersama & Terkoordinasi

Langkah Penggunaan 
e-Billing Direktorat Jenderal Pajak

1. BUAT 
Kode Billing

2. BAYAR 
Kode Billing

Mulai 1 Januari 2016, secara bertahap mekanisme pembayaran pajak melalui MPN G1 akan dihentikan. Untuk selanjutnya pembayaran pajak akan menggunakan mekanisme MPN G2 secara penuh. Adapun tempat pembayaran pajak yang telah menggunakan MPN G2 tersaji dalam tabel berikut:

No	Nama	Mata Uang	Channel Pembayaran
			Teller	ATM	IB	MB	EDC
1	BANK RAKYAT INDONESIA	IDR,USD	v	v	v	-	v
2	BANK NEGARA INDONESIA	IDR,USD	v	v	v	-	v
3	BANK MANDIRI	IDR,USD	v	v	v	-	v
4	BANK CIMB NIAGA	IDR	v	-	v	-	-
5	POS INDONESIA	IDR	v	-	-	-	-
6	BPD SUMSEL BABEL	IDR	v	v	-	-	-
7	CITIBANK, N.A	IDR	v	-	-	-	-
8	BPD JAWA BARAT DAN BANTEN	IDR	v	v	-	-	-
9	BANK CENTRAL ASIA	IDR	v	v	v	-	-
10	BANK INTERNASIONAL INDONESIA	IDR	v	-	v	-	-
11	BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ. LTD	IDR	v	-	-	-	-
12	BANK BNI SYARIAH	IDR	v	-	-	-	-
13	BPD KALIMANTAN SELATAN	IDR	v	-	-	-	-
14	BPD RIAU KEPRI	IDR	v	-	-	-	-
15	BANK NUSANTARA PARAHYANGAN	IDR	v	-	-	-	-
16	BPD NUSA TENGGARA TIMUR	IDR	v	-	-	-	-
17	BPD LAMPUNG	IDR	v	-	-	-	-
18	BPD SUMATERA BARAT	IDR	v	v	-	-	-
19	BANK SULAWESI UTARA	IDR	v	v	-	-	-
20	BANK PAN INDONESIA	IDR	v	-	-	-	-
21	BPD SUMATERA UTARA	IDR	v	-	-	-	-
22	HSBC	IDR	v	-	v	-	-
23	BPD JAWA TIMUR	IDR	v	v	-	-	-
24	DEUTSCHE BANK AG	IDR	v	-	-	-	-
25	BANK DBS INDONESIA	IDR	v	-	v	-	-
26	BANK PERMATA	IDR	v	-	v	-	-
27	BANK TABUNGAN NEGARA	IDR	v	-	-	-	-
28	BANK MIZUHO INDONESIA	IDR	v	-	-	-	-
29	BPD BALI	IDR	v	-	v	v	-
30	BANK UOB INDONESIA	IDR	v	-	-	-	-
31	BANK ACEH	IDR	v	-	-	-	-
32	BANK EKONOMI RAHARJA	IDR	v	-	-	-	-
33	BPD KALIMANTAN TIMUR	IDR	v	v	-	-	-
34	BPD BENGKULU	IDR	v	-	-	-	-
35	BANK DANAMON INDONESIA	IDR	v	-	v	-	-
36	BANK SYARIAH MANDIRI	IDR	v	-	-	-	-
37	BANK NUSA TENGGARA BARAT	IDR	v	-	-	-	-
38	BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA	IDR	v	-	-	-	-
39	BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL	IDR	v	-	-	-	-
40	BANK DKI	IDR	v	-	-	-	-
41	BANK ANZ INDONESIA	IDR	v	-	-	-	-
42	BPD SULSELBAR	IDR	v	-	-	-	-
43	BPD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	IDR	v	v	-	-	-
44	STANDARD CHARTERED BANK	IDR	v	-	v	-	-
45	BANK OF AMERICA	IDR	v	-	-	-	-
46	BANK KEB HANA INDONESIA	IDR	v	-	-	-	-
47	BPD SULAWESI TENGAH	IDR	v	v	-	-	-
48	BANK SINARMAS	IDR	v	v	v	-	-
49	BPD KALIMANTAN TENGAH	IDR	v	v	-	-	-
50	BPD PAPUA	IDR	v	-	-	-	-
51	BPD JAMBI	IDR	v	-	-	-	-
52	BPD SULAWESI TENGGARA	IDR	v	-	-	-	-
53	BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA	IDR	v	-	-	-	-
54	BANK METRO EXPRESS	IDR	v	-	-	-	-
55	BANK MASPION INDONESIA	IDR	v	-	-	-	-
56	BANK BUMI ARTA	IDR	v	-	-	-	-
57	BANK QNB INDONESIA	IDR	v	-	-	-	-
58	BANK ICBC INDONESIA	IDR	v	-	-	-	-
59	BANK COMMONWEALTH	IDR	v	-	-	-	-
60	BANK BUKOPIN	IDR	v	v	-	-	-
61	JP MORGAN CHASE BANK	IDR	v	-	-	-	-
62	BANK OCBC NISP	IDR	v	v	v	-	-
63	BPD JAWA TENGAH	IDR	v	v	-	-	-
64	PT. BANK MNC INTERNATIONAL, Tbk	IDR	v	-	-	-	-
65	BPD KALIMANTAN BARAT	IDR	v	v	-	-	-
66	BPD MALUKU	IDR	v	v	-	-	-
67	BANK RESONA PERDANIA	IDR	v	-	-	-	-
*) IB : Internet Banking,   MB : Mobile Banking,   EDC : Electronic Data Capture

Manfaat Penggunaan e-Billing

LEBIH MUDAH

Anda tidak harus lagi mengantri di loket teller untuk melakukan pembayaran. Sekarang Anda dapat melakukan transaksi pembayaran pajak melalui internet banking cukup dari meja kerja Anda atau melalui mesin ATM yang Anda temui di sepanjang perjalanan Anda. Anda tidak perlu lagi membawa lembaran SSP ke Bank atau Kantor Pos Persepsi. Sekarang Anda hanya cukup membawa catatan kecil berisi Kode Billing untuk melakukan transaksi pembayaran pajak. Cukup tunjukan Kode Billing tersebut ke teller atau masukkan sebagai kode pembayaran pajak di mesin ATM atau internet banking.

LEBIH CEPAT

Anda dapat melakukan transaksi pembayaran pajak hanya dalam hitungan menit dari mana pun Anda berada Jika Anda memilih teller bank atau kantor pos sebagai sarana pembayaran, sekarang Anda tidak perlu menunggu lama teller memasukkan data pembayaran pajak Anda. Karena KodeBilling yang Anda tunjukkan akan memudahkan teller mendapatkan data pembayaran berdasarkan data yang telah Anda input sebelumnya Antrian di bank atau kantor pos akan sangat cepat berkurang karena teller tidak perlu lagi memasukkan data pembayaran pajak

LEBIH AKURAT

Sistem akan membimbing Anda dalam pengisian SSP elektronik dengan tepat dan benar sesuai dengan transaksi perpaiakan Anda, sehingga kesalahan data pembayaran seperti Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran, dapat dihindari Kesalahan input data yang biasa terladi di teller dapat terminimalisasi karena data yang akan muncul pada Iayar adalah data yang telah Anda input sendiri sesuai dengan transaksi perpajakan Anda yang benar

 

Ref:

http://www.pajak.go.id/e-billing